Etika dan Ketentuan dalam Teknologi Informasi & Komunikasi

Etika berasal dari bahasa Yunani  ethikos  yang berarti timbul dari kebiasaan. Etika mencakup analisis dan penerapan nilai-nilai seperti benar, salah, baik, buruk dan  tanggung jawab. Etika dan moral harus diterapkan dalam penggunaan teknologi  informasi dan komunikasi. Meski berupa dunia digital, teknologi informasi dan  komunikasi hanyalah media yang dikendalikan oleh manusia. Salah satu contoh penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah netiket atau etika dan sopan santun berkomunikasi melalui Internet.

A.  Hak atas kekayaan intelektual 

Hak atas Kekayaan intelektual adalah pengakuan hukum yang memungkinkan pemegang  hak (atas) kekayaan intelektual tersebut mengatur penggunaan gagasan-gagasan dan ekspresi yang diciptakannya dalam jangka waktu tertentu. Istilah 'kekayaan intelektual'  mencerminkan bahwa hal tersebut merupakan hasil pikiran atau intelektualitas, dan bahwa  hak kekayaan intelektual dapat dilindungi oleh hukum sebagaimana bentuk hak milik lainnya

Hak atas Kekayaan Intelektual sering disingkat HKI dan secara umum lebih sering dikenal HAKI. Objek yang diatur dalam HAKI menyangkut karya-karya manusia yang lahir akibat kemampuan intelektualnya. HAKI dibagi menjadi dua yaitu :

• hak cipta atau copyright

• hak kekayaan industri atau industrial property right

Ruang lingkup hak cipta meliputi karya-karya baik berupa barang, lagu, tulisan, desain dan sebagainya. Hasil-hasil karya semacam itu dapat didaftarkan ke Departemen Kehakiman  sehingga dilindungi oleh undang-undang. Pada dasarnya, setiap hasil karya/cipta manusia  dapat didaftarkan ke departemen kehakiman agar  mendapat perlindungan hukum.

Di Indonesia, undang-undang hak cipta mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002. Seseorang atau lembaga yang mendaftarkan hasil karyanya kepada lembaga yang berwenang akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-undang RI No 19 tahun 2002 tersebut dijelaskan bahwa: 

a.  Hak cipta  adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan,

memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.  Pencipta  adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas  inspirasinya

melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

c.  Ciptaan  adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam  lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

d.  Pemegang hak cipta  adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang  menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

e.  Pengumuman  adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau  penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media Internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

f.  Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama  ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (sementara).

g.  Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

B.  Aturan-aturan hak cipta perangkat lunak 

Aturan hak cipta terkait dengan perangkat lunak komputer diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia No 19 Tahun 2000 yang terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Sebelumnya, negara kita pernah memiliki Undang-undang Hak Cipta, yaitu :

• Undang-undang No. 6 Tahun 1982

• Undang-undang No. 7 Tahun 1987

• Undang-undang No. 12 Tahun 1997

Undang-undang Hak Cipta dibuat untuk melindungi hasil karya atau ciptaan dari  pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.  Berikut ini kutipan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002: Pasal 49

a.  Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang  tanpa persetujuannya

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/ atau gambar pertunjukkannya.

b.  Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang  pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya  rekaman suara atau rekaman bunyi. 

Dalam bidang perangkat lunak atau software, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan hak paten. Selain itu, ada beberapa definisi yang menunjukkan status sebuah software yang  perlu kita ketahui. Istilah-istilah tersebut adalah :

·         1.Perangkat Lunak Berpemilik

Perangkat Lunak Berpemilik (Proprietary) Perangkat lunak berpemilik (proprietary) adalah perangkat lunak yang tidak bebas atau  pun semi-bebas. Seseorang dapat dilarang, atau harus meminta izin, atau akan dikenakan  pembatasan lainnya jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya.

·         2.Perrangkatt Lunak Komersial

Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan  bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Komersial dan kepemilikan  adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial, dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersial.

·         3.Perangktt Lunak Semi--Bebas

Perangkat lunak semi-bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya  (termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi) untuk tujuan tertentu. Perangkat lunak semi-bebas jauh lebih baik dari perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah karena seseorang tidak dapat menggunakannya pada sembarang sistem operasi.

·         4.Public Domain

Perangkat lunak  public domain  adalah perangkat lunak tanpa hak cipta. Ini merupakan  kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft  (lihat GNU/GPL), yang berarti  bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah public domain secara bebas yang berarti  cuma-cuma atau tersedia gratis. Namun public domain merupakan istilah hukum yang  artinya tidak memiliki hak cipta. Untuk jelasnya, lebih baik kita menggunakan istilah  ``public domain'' dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah lain untuk mengartikan pengertian yang lain.

·         5.Freeware

Istilah freeware  tidak terdefinisi dengan jelas, tetapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan pendistribusian kembali tanpa modifikasi (kode programnya tidak  tersedia). Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas.

·         6.Shareware

Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan  salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya  lisensi. Dalam praktiknya, orang-orang sering tidak mempedulikan perjanjian distribusi  dan tetap menggunakan perangkat lunak tersebut meski sebenarnya perjanjian tidak mengizinkannya.

·         7.GNU General Public License (GNU/GPL)

GNU/GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleft-  kan sebuah program (copyleft adalah awan kata dari copyright). Proyek GNU  menggunakannya sebagai perjanjian distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU.  Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak Open Source. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan  asalkan modifikasi atau produk  derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain.

·         8.Sumber Terbuka (Opensource)

Konsep Perangkat Lunak Sumber Terbuka (Open Source Software) pada intinya adalah  membuka kode sumber (source code) dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Dengan mengetahui logika yang ada di kode sumber, maka orang lain semestinya dapat  membuat perangkat lunak yang sama fungsinya. Konsep  open source sebenarnya hanya sebatas itu. Artinya, perangkat lunak open source tidak harus gratis. Kita bisa saja membuat perangkat lunak yang kita buka kode-sumber-nya, mempatenkan algoritmanya, mendaftarkan hak cipta, dan tetap menjual perangkat lunak tersebut secara komersial (alias  tidak gratis). Definisi open source yang asli seperti tertuang dalam OSD (Open Source Definition) mencakup :

-  Free Redistribution

-  Source Code

-  Derived Works

-  Integrity of the Authors Source Code

-  No Discrimination Against Persons or Groups

-  No Discrimination Against Fields of Endeavor

-  Distribution of License

-  License Must Not Be Specific to a Product

-  License Must Not Contaminate Other Software

C.  Dampak pelanggaran hak cipta

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan sumber daya yang baik dari segala aspek, terlebih dari aspek sumber daya manusia. Hasil karya cipta, dalam hal ini karya cipta yang terkait dengan perangkat lunak, sudah sepantasnya mendapat penghargaan yang layak agar di masa mendatang tercipta karya-karya yang lebih baik. Pelanggaran hak cipta dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi umumnya terjadi pada karya cipta peranti lunak atau software. Bentuk pelanggarannya dapat berupa :

a.  duplikasi atau penggandaan perangkat lunak proprietary tanpa ijin

b.  penjualan perangkat lunak bajakan

c.  instalasi perangkat lunak bajakan ke dalam harddisk

d.  modifikasi perangkat lunak tanpa ijin. 

Pelanggaran atas hak cipta seseorang akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Hak

Cipta No. 19 Tahun 2002 yang menyatakan :

a.  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling  sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.0000,00 (lima miliar rupiah).

b.  Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,  atau menjual  kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

c.  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

D.  Menghargai hak cipta orang lain

Setiap manusia yang menciptakan sebuah karya tentu akan merasa senang bila hasil  karyanya mendapat pengharaan. Penghargaan tersebut dapat bermacam-macam bentuknya.  Dalam kaitannya dengan teknologi informasi dan komunikasi, ada banyak cara untuk menghargai hak cipta orang lain.  Dampak negatif dari tidak diindahkannya undang-undang hak cipta adalah maraknya  pembajakan. Kegiatan pembajakan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai  pelanggaran hukum. Pembajakan merupakan perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak, baik secara kreativitas maupun secara ekonomi. Dewasa ini, pembajakan terkait karya cipta tidak hanya terjadi pada ruang lingkup seni seperti film, musik, atau karya seni lain, tetapi juga meluas pada karya-karya perangkat lunak komputer. Di masyarakat telah umum beredar barang-barang teknologi informasi dan komunikasi legal, termasuk perangkat lunak komputer yang dijual bebas sebagai hasil dari penggandaan tanpa ijin. Perbuatan seperti ini jelas melanggar hukum dan pelakunya dapat diajukan ke pengadilan. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya kita menghargai hak cipta orang lain, misalnya dengan cara berikut ini.

a.  Selalu menggunakan perangkat lunak yang legal dan berlisensi. Legal dan berlisensi  tidak selalu berarti kita harus membayar untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan sistem operasi Linux yang legal dan berlisensi tanpa harus membayar.

b.  Tidak melakukan penggandaan software-software ilegal.

c.  Selalu menggunakan perangkat lunak untuk hal-hal positif.

d.  Tidak mengubah atau memodifikasi program komputer yang memang tidak boleh diubah atau dimodifikasi oleh pembuatnya.

e.  Tidak menyalahgunakan perangkat lunak untuk berbagai hal yang melanggar hukum.